Sebelum UU Advokat diundangkan, yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktik beracara di pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.
Sedangkan yang dimaksud dengan pengacara praktik adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktik beracara yang dimilikinya. Sehingga, jika pengacara hendak beracara di luar lingkup wilayah izin praktiknya, ia harus meminta izin ke pengadilan tempat ia akan beracara terlebih dahulu.
Dengan diundangkannya UU Advokat, istilah pengacara praktik tidak lagi dikenal. Pasal 32 UU Advokat menegaskan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat.
Sehingga, pasca UU Advokat diundangkan, yang dinyatakan sebagai advokat meliputi:
1 Advokat;
2 Penasihat hukum;
3 Pengacara praktik; dan
4 Konsultan hukum;
yang telah diangkat pada saat UU Advokat mulai berlaku.
Karena dalam ketentuan peralihan sudah ditegaskan sebagaimana disebutkan di atas, maka pengacara praktik yang telah diangkat pada saat UU Advokat mulai berlaku dapat memberikan jasa hukum di seluruh wilayah negara Indonesia.
%20%E2%80%A2%20Foto%20dan%20video%20Instagram.jpeg.png)
%20%E2%80%A2%20Foto%20dan%20video%20Instagram.jpeg.png)
.jpg)
0 Komentar