ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Rahman Syamsuddin Maret 26, 2025

 


I. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara dan mengancamnya dengan sanksi berupa pidana bagi pelanggarnya.

II. Fungsi Hukum Pidana

  1. Protektif – Melindungi kepentingan individu dan masyarakat.

  2. Represif – Memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

  3. Preventif – Mencegah terjadinya tindak pidana.

III. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas dalam hukum pidana berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan hukum. Beberapa asas penting dalam hukum pidana antara lain:

1. Asas Legalitas (Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege)

  • Definisi: Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

  • Dasar hukum: Pasal 1 ayat (1) KUHP.

  • Implikasi:

    • Hukum pidana tidak berlaku surut kecuali menguntungkan terdakwa.

    • Tidak ada pidana tanpa dasar hukum tertulis.

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen straf zonder schuld)

  • Definisi: Seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti bersalah.

  • Implikasi:

    • Adanya unsur mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan melawan hukum).

    • Tidak dapat dipidana jika tidak memiliki kesalahan (misalnya dalam keadaan force majeure).

3. Asas Personalitas

  • Definisi: Hukum pidana hanya berlaku bagi individu yang melakukan tindak pidana.

  • Implikasi:

    • Pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

    • Pertanggungjawaban pidana bersifat individu.

4. Asas Teritorialitas

  • Definisi: Hukum pidana suatu negara berlaku dalam wilayah negara tersebut.

  • Dasar hukum: Pasal 2 KUHP.

  • Implikasi:

    • Semua tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia dikenakan hukum Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh orang asing.

5. Asas Nasionalitas Aktif

  • Definisi: Hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

  • Dasar hukum: Pasal 5 KUHP.

  • Implikasi:

    • Warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tetap dapat diadili di Indonesia.

6. Asas Nasionalitas Pasif

  • Definisi: Hukum pidana Indonesia berlaku bagi orang asing yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan Indonesia.

  • Dasar hukum: Pasal 4 KUHP.

  • Implikasi:

    • Jika seseorang melakukan kejahatan yang merugikan Indonesia, ia bisa diadili di Indonesia meskipun pelakunya adalah warga negara asing.

7. Asas Universalitas

  • Definisi: Hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana tertentu yang diakui sebagai kejahatan internasional.

  • Contoh kejahatan:

    • Genosida

    • Perdagangan manusia

    • Terorisme

IV. Penerapan Asas-Asas dalam Praktik Hukum Pidana

  • Dalam penyusunan peraturan pidana, asas legalitas harus dipatuhi.

  • Dalam proses peradilan, asas tiada pidana tanpa kesalahan harus dijadikan pedoman dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

  • Dalam yurisdiksi internasional, asas universalitas diterapkan dalam penindakan kejahatan berat seperti kejahatan perang.

V. Kesimpulan

Asas-asas hukum pidana merupakan prinsip fundamental dalam penerapan hukum pidana. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemahaman yang baik mengenai asas-asas ini sangat penting bagi para akademisi, praktisi hukum, maupun penegak hukum.

Apakah Anda ingin menambahkan contoh kasus atau pembahasan lebih lanjut?

0 Komentar