SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Rahman Syamsuddin Maret 26, 2025


Sistem pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Sistem ini mencakup unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana.

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus terpenuhi beberapa unsur utama, yaitu:

  1. Adanya Perbuatan Pidana (Actus Reus)

    • Perbuatan tersebut harus diatur dalam hukum pidana (asas legalitas).

    • Harus ada tindakan nyata, baik berupa perbuatan aktif maupun kelalaian (omission).

  2. Kesalahan (Mens Rea)

    • Pelaku memiliki unsur kesalahan, yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).

    • Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

  3. Kemampuan Bertanggung Jawab

    • Pelaku harus memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memahami perbuatannya.

    • Orang yang mengalami gangguan jiwa atau belum mencapai usia tertentu dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

  4. Tidak Ada Alasan Pemaaf atau Pembenar

    • Alasan pembenar (misalnya: pembelaan terpaksa, perintah undang-undang) menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan.

    • Alasan pemaaf (misalnya: gangguan jiwa, daya paksa) menghilangkan kesalahan pelaku.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia, sistem pertanggungjawaban pidana dibangun berdasarkan asas-asas berikut:

  1. Asas Legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) → Tidak ada pidana tanpa peraturan yang lebih dahulu mengaturnya.

  2. Asas Kesalahan → Tidak ada pidana tanpa kesalahan.

  3. Asas Individualitas → Pertanggungjawaban pidana bersifat personal, tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

Jenis-Jenis Sistem Pertanggungjawaban Pidana

  1. Sistem Kausalitas Murni → Hanya melihat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tanpa mempertimbangkan niat.

  2. Sistem Kesalahan Murni → Hanya menitikberatkan pada kesalahan atau niat pelaku.

  3. Sistem Campuran → Menggabungkan aspek akibat dan kesalahan, yang banyak digunakan dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia.

Sistem pertanggungjawaban pidana juga berkembang dalam beberapa bentuk khusus, seperti:

  • Pertanggungjawaban Pidana Korporasi → Korporasi sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.

  • Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Strict Liability) → Dalam beberapa kasus tertentu, seperti kejahatan lingkungan dan lalu lintas, pelaku tetap dapat dipidana meskipun tanpa kesalahan.

Apakah ada aspek tertentu dari sistem ini yang ingin Anda bahas lebih dalam?

0 Komentar