Perampasan Aset Pejabat Publik dan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Positif

Materi Kuliah Umum

Perampasan Aset Pejabat Publik dan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Positif
Disampaikan oleh: Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
STAI Al-Azhar Gowa

1. Pendahuluan

• Korupsi, pencucian uang, dan gratifikasi adalah kejahatan serius.

• Dampak: kerugian keuangan negara, hilangnya kepercayaan publik, dan terhambatnya pembangunan.

• Perampasan aset → instrumen penting untuk mengembalikan kerugian negara sekaligus memberi efek jera.

2. Landasan Teori Perampasan Aset

• Teori Keadilan (Rawls, Radbruch) → mengembalikan keseimbangan sosial.

• Teori Kepastian Hukum (Kelsen, Utrecht) → harus berdasarkan norma hukum yang jelas dan konsisten.

• Teori Kemanfaatan (Bentham) → memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

• Teori Hukum Pidana → bagian dari sanksi pidana, menghilangkan insentif kejahatan.

3. Kerangka Hukum Perampasan Aset

• UU Tipikor (31/1999 jo. 20/2001) → perampasan aset hasil korupsi.

• UU TPPU (8/2010) → pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan aset hasil pencucian uang.

• KUHP Baru (UU 1/2023) → memperkuat pidana tambahan perampasan barang.

• Perma 1/2013 → pedoman teknis perampasan aset.

• UNCAC 2003 (UU 7/2006) → kerja sama internasional melawan korupsi dan pengembalian aset.

4. Pendekatan Perampasan Aset

• Conviction-based Forfeiture (CBF) → perampasan aset setelah ada putusan pidana inkracht.

• Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF) → perampasan aset tanpa perlu ada putusan pidana terhadap pelaku.

5. Mekanisme Perampasan Aset

• Melalui UU Tipikor

  1. Pidana tambahan perampasan barang.

  2. Penyitaan aset hasil korupsi.

  3. Pemulihan kerugian negara.

• Melalui UU TPPU

  1. Pelacakan transaksi mencurigakan.

  2. Pemblokiran dan pembekuan aset.

  3. Peran vital PPATK dalam intelijen keuangan.

6. Peran UNCAC 2003

• Kerja sama internasional investigasi.

• Bantuan hukum timbal balik (MLA).

• Ekstradisi pelaku korupsi.

• Pengembalian aset lintas negara.

7. Tantangan Implementasi

• Dualisme pidana dan perdata (CBF vs NCBF).

• Sulitnya pelacakan aliran dana (follow the money).

• Aset disembunyikan di luar negeri.

• Lemahnya koordinasi antar lembaga (KPK, Kejaksaan, Kepolisian).

• Minimnya SDM ahli.

• Tekanan politik pada kasus besar.

8. Relevansi Perampasan Aset

• Sebagai hukuman tambahan → efek jera lebih besar.

• Memulihkan keuangan negara → dana kembali untuk pembangunan.

• Pencegahan → mengurangi niat melakukan korupsi.

9. Peran Lembaga & Masyarakat

• KPK & Kejaksaan → pelacakan, penuntutan, eksekusi aset.

• PPATK → analisis transaksi mencurigakan, intelijen keuangan.

• Masyarakat → pengawasan sosial, pelaporan dugaan korupsi, dukungan kebijakan anti-korupsi.

10. Peran Keluarga dalam Pencegahan Korupsi

• Pendidikan moral & integritas sejak dini.

• Membiasakan hidup sederhana, tidak konsumtif.

• Menolak mental instan.

• Menjadi benteng utama nilai anti-korupsi.

11. Penutup

• Reformasi hukum → menciptakan sistem yang transparan & akuntabel.

• Perampasan aset → instrumen strategis memberantas korupsi.

• Keluarga & masyarakat → fondasi moral dalam membangun Indonesia anti-korupsi.