Materi Hukum Pidana 1. Konsep Dasar Hukum Pidana

Rahman Syamsuddin Februari 28, 2026

I. Konsep Dasar Hukum Pidana

1. Pengertian dan Hakikat Hukum Pidana

Hukum pidana adalah seperangkat norma hukum yang mengatur:

  1. Perbuatan apa yang dilarang,
  2. Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban,
  3. Sanksi apa yang dapat dijatuhkan.

Secara klasik, hukum pidana dipahami sebagai ius puniendi (hak negara untuk menghukum). Namun dalam paradigma modern, hukum pidana tidak semata represif, melainkan juga preventif dan korektif.

Dalam perspektif pembaruan, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan orientasi baru yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2. Unsur Tindak Pidana (Strafbaar Feit)

Mahasiswa harus mampu menguraikan unsur tindak pidana secara sistematis:

  1. Perbuatan (actus reus)

  2. Sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid)

  3. Kesalahan (schuld)

  4. Pertanggungjawaban pidana

Tanpa terpenuhinya unsur kesalahan, tidak ada pemidanaan. Di sinilah berlaku asas fundamental:

Geen straf zonder schuld (Tiada pidana tanpa kesalahan)

II. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Ruang lingkup hukum pidana meliputi:

1. Hukum Pidana Materiil

Mengatur tentang perbuatan pidana dan ancaman sanksi.

2. Hukum Pidana Formil

Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana.

3. Hukum Pelaksanaan Pidana

Mengatur pelaksanaan sanksi (pemasyarakatan, pembinaan narapidana, dll.).

Mahasiswa harus memahami bahwa hukum pidana tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem hukum nasional yang terintegrasi dengan nilai sosial dan moral masyarakat.

III. Asas-Asas Fundamental dalam Hukum Pidana

1. Asas Legalitas

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali

Tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa aturan yang mendahuluinya.

Asas ini merupakan pilar utama negara hukum (rechtstaat) dan jaminan terhadap kesewenang-wenangan.

2. Asas Kesalahan

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (dolus atau culpa).

3. Asas Individualisasi Pidana

Pidana harus mempertimbangkan:

  1. Keadaan pelaku
  2. Motif
  3. Dampak sosial
  4. Nilai keadilan substantif

4. Asas Ultimum Remedium

Pidana sebagai upaya terakhir, bukan instrumen pertama dalam penyelesaian konflik hukum.

IV. Hubungan dengan Prinsip Keadilan

Dalam teori hukum, keadilan tidak tunggal. Kita mengenal:

  1. Keadilan retributif (pembalasan setimpal)
  2. Keadilan restoratif (pemulihan)
  3. Keadilan distributif (proporsionalitas)

Dalam konteks modern, hukum pidana Indonesia bergerak menuju paradigma keadilan restoratif, sejalan dengan nilai kemanusiaan dan rehabilitasi.

V. Integrasi dengan Nilai Hukum Islam

Sebagai institusi berbasis keislaman, analisis hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari khazanah hukum Islam.

Dalam hukum pidana Islam dikenal tiga kategori utama:

  1. Hudud (sanksi tetap)

  2. Qishash dan Diyat

  3. Ta'zir (diskresi hakim/penguasa)

Prinsip penting dalam hukum pidana Islam:

  1. Keadilan (‘adl)
  2. Kemaslahatan (maslahah)
  3. Pencegahan kerusakan (dar’ al-mafasid)
  4. Tujuan syariat (maqashid al-syari’ah)

Menurut pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi, hukum bertujuan menjaga:

  1. Agama
  2. Jiwa
  3. Akal
  4. Keturunan
  5. Harta

Jika dianalisis secara integratif, asas legalitas dalam hukum pidana modern sejalan dengan prinsip la jarimah wa la ‘uqubah illa bi nash dalam hukum Islam.
Asas kesalahan sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban individual dalam Islam (wala taziru waziratun wizra ukhraa).

VI. Pendekatan Integratif: Hukum Pidana dan Nilai Islam

Mahasiswa harus mampu membangun sintesis:

Hukum Pidana NasionalHukum Pidana IslamTitik Integrasi
Asas LegalitasLa jarimah illa bi nashKepastian hukum
Asas KesalahanPertanggungjawaban individualKeadilan moral
Ultimum RemediumPrinsip ta’zir dan ishlahKemaslahatan
Restorative JusticeQishash-diyatPemulihan

Integrasi ini bukan berarti formalisasi hukum Islam, tetapi internalisasi nilai-nilai etik dan filosofisnya dalam praktik hukum nasional.

VII. Penutup Akademik

Mahasiswa hukum pidana dituntut tidak berhenti pada dimensi normatif-positivistik. Mereka harus mampu:

  1. Menganalisis unsur dan asas hukum pidana secara sistematis.

  2. Mengkritisi penerapannya dalam praktik peradilan.

  3. Mengintegrasikan prinsip keadilan universal dengan nilai-nilai hukum Islam.

  4. Mengembangkan argumentasi ilmiah berbasis teori, asas, dan maqashid syariah.

Dengan demikian, hukum pidana tidak dipahami sekadar sebagai alat penghukuman, melainkan sebagai instrumen peradaban yang menegakkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan mewujudkan kemaslahatan sosial.

0 Komentar