Materi Hukum Pidana TUGAS PENGABDIAN MASYARAKAT

 

TUGAS PENGABDIAN MASYARAKAT

Point Pengabdian  15  Point  

 

Tentu, ini adalah rancangan Tugas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang disesuaikan dengan konteks UU No. 1 Tahun 2023.

Mengingat UU ini baru akan berlaku efektif pada tahun 2026, masyarakat sangat membutuhkan sosialisasi agar tidak terjadi kebingungan (geger budaya) hukum. Saya membagi kelas menjadi 2 Kelompok Besar dengan target audiens dan pendekatan yang berbeda:

 

TEMA BESAR: "Menyongsong Era Baru Hukum Pidana Indonesia: Sosialisasi dan Edukasi UU No. 1 Tahun 2023"

 

KELOMPOK A: Tim "Living Law & Harmonisasi Adat"

Fokus: Hubungan Hukum Negara dengan Hukum Adat/Agama. Target Audiens: Perangkat Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Latar Belakang: Pasal 2 UU 1/2023 mengakui "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" (Living Law). Masyarakat adat/desa perlu dipersiapkan agar aturan adat mereka bisa selaras dengan hukum nasional dan tidak melanggar HAM, sehingga bisa diakui dalam Peraturan Daerah (Perda) nantinya.

Bentuk Kegiatan:

1.    FGD (Focus Group Discussion) Pemetaan Delik Adat:

o   Mengajak tokoh adat berdiskusi: "Perbuatan apa saja di desa ini yang dianggap tercela tapi belum diatur polisi?"

o   Memberikan edukasi batasan sanksi adat (misal: tidak boleh sanksi fisik berat, hanya pemulihan keseimbangan/denda).

2.    Klinik Perancangan Peraturan Desa (Legal Drafting):

o   Membantu perangkat desa menyusun draf Peraturan Desa (Perdes) yang mengakomodasi ketertiban umum sesuai semangat KUHP baru.

3.    Penyuluhan "Musyawarah vs Lapor Polisi":

o   Menjelaskan konsep Restorative Justice dalam UU baru. Mengedukasi warga kapan masalah bisa diselesaikan di tingkat desa (secara kekeluargaan) dan kapan wajib lapor polisi (untuk kejahatan berat).

Luaran (Output):

• Buku Saku Desa: "Panduan Penyelesaian Masalah Hukum Ringan di Tingkat Desa".
• Draf Inventarisasi Hukum Adat: Dokumen tertulis mengenai aturan adat setempat untuk diserahkan ke Pemda sebagai bahan penyusunan Perda.

Waktu	Durasi	Agenda Kegiatan	Keterangan & Teknis
08.30 - 09.00	30'	Registrasi & Pembukaan	- Menyanyikan Indonesia Raya. - Sambutan Mahasiswa: Menjelaskan tujuan. - Sambutan Kepala Desa: Sekaligus membuka acara (Penting untuk legitimasi).
09.00 - 09.15	15'	Pre-Test Sederhana	Kuesioner lisan/tertulis: "Apa yang Bapak/Ibu lakukan jika ada pencurian ringan di desa?" (Untuk mengukur pemahaman awal).
09.15 - 10.00	45'	Sesi 1: Penyuluhan Inti "Wewenang Desa dalam KUHP Baru"	- Penjelasan Pasal 2 UU 1/2023 (Hukum Adat). - Penjelasan Restorative Justice (Kapan harus lapor polisi, kapan bisa selesai di desa). - Metode: Presentasi visual minim teks, banyak gambar.
10.00 - 10.15	15'	Coffee Break	Jajanan pasar & Kopi (Mencairkan suasana).
10.15 - 11.15	60'	Sesi 2: FGD Pemetaan Masalah "Inventarisasi Delik Adat"	- Peserta dibagi 3 tim kecil. - Mahasiswa memfasilitasi dengan kertas plano. - Tugas: Menuliskan 5 perbuatan terlarang di desa & sanksi adatnya saat ini. - Diskusi: Apakah sanksi tersebut melanggar HAM? (Misal: denda uang vs hukuman fisik).
11.15 - 11.45	30'	Pleno & Kesepakatan	Perwakilan tim memaparkan hasil. Mahasiswa merangkum menjadi "Draf Awal Aturan Desa".
11.45 - 12.00	15'	Penyerahan Output & Penutup	- Penyerahan simbolis "Buku Saku Desa". - Foto Bersama. - Makan Siang Bersama (Prasmanan).

 

KELOMPOK B: Tim "Literasi Digital & Kebebasan Sipil"

Fokus: Kebebasan Berpendapat, Kesusilaan, dan Pidana Digital. Target Audiens: Generasi Muda (Karang Taruna), Pelajar SMA/Mahasiswa, dan Komunitas Pengguna Media Sosial.

Latar Belakang: UU 1/2023 mengatur isu sensitif seperti penghinaan terhadap kekuasaan umum, perzinahan/kumpul kebo (kohabitasi), dan penyebaran berita bohong. Anak muda paling rentan terjerat pasal-pasal ini karena aktivitas digital mereka.

Bentuk Kegiatan:

1.    Workshop "Kritik vs Hina":

o   Simulasi membedakan mana status media sosial yang berupa "Kritik yang membangun" (legal) dan mana "Penghinaan/Ujaran Kebencian" (ilegal) berdasarkan UU 1/2023.

2.    Kampanye "Saring Sebelum Sharing" (Perspektif UU Baru):

o   Edukasi mengenai delik penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerusuhan.

o   Edukasi mengenai privasi data dan penyebaran konten asusila (non-konsensual).

3.    Ruang Curhat Hukum (Legal Clinic):

o   Membuka booth konsultasi bagi korban kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender online (KBGO), menjelaskan perlindungan korban dalam UU baru.

Luaran (Output):

• Konten Edukasi Digital: Video pendek (TikTok/Reels) atau Infografis yang viral berisi "Do's and Don'ts" di Media Sosial menurut KUHP Baru.
• Duta Hukum Muda: Memilih beberapa pemuda desa/sekolah untuk menjadi agen sadar hukum.

 

Instruksi Pelaksanaan untuk Mahasiswa

Agar pengabdian masyarakat ini berdampak nyata, berikan instruksi berikut:

1.    Gunakan Bahasa Rakyat: Dilarang keras menggunakan istilah hukum yang rumit (Legalese) seperti "Asas Legalitas", "Unsur Subjektif", atau "Ultimum Remedium" saat bicara dengan warga. Gunakan istilah: "Aturan main", "Niat jahat", atau "Jalan terakhir".

2.    Metode Partisipatif: Jangan hanya ceramah satu arah. Gunakan metode tanya jawab, permainan kartu kasus, atau simulasi sidang-sidangan.

3.    Kolaborasi: Kelompok A harus menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Bagian Hukum Pemda. Kelompok B bisa menggandeng Influencer Lokal atau Guru BK.

Waktu	Durasi	Agenda Kegiatan	Keterangan & Teknis
13.00 - 13.30	30'	Opening & Ice Breaking	- Game interaktif (misal: "Mitos atau Fakta Hukum"). - Perkenalan Kakak Mahasiswa (agar tidak berjarak).
13.30 - 14.15	45'	Sesi 1: Talkshow Santai "Pasal-Pasal Baper di KUHP Baru"	- Membedah isu: Prank, Penghinaan Presiden, Kumpul Kebo, & Berita Hoaks. - Menggunakan contoh kasus viral (Screenshot tweet/postingan). - Metode: Diskusi dua arah, bukan ceramah.
14.15 - 15.00	45'	Sesi 2: Simulasi "Netizen Judge"	- Mahasiswa menampilkan 5 meme/konten di layar. - Peserta mengangkat kertas MERAH (Masuk Penjara) atau HIJAU (Aman/Kritik). - Debat seru kenapa memilih merah/hijau berdasarkan UU baru.
15.00 - 15.15	15'	Break & Snack	Istirahat sejenak.
15.15 - 16.00	45'	Sesi 3: Content Creator Challenge	- Peserta berkelompok membuat Video Pendek (Reels/TikTok) durasi 1 menit. - Tema: Edukasi Hukum (Contoh: "Pov: Lo mau nyebar hoax tapi inget UU baru"). - Video di-upload dan ditag ke akun desa/kampus.
16.00 - 16.30	30'	Review & Awarding	- Menonton video terbaik bersama-sama. - Pemberian hadiah (Pulsa/Merchandise) untuk kelompok terbaik. - Penutup & Foto Gaya Bebas.

Tips Tambahan untuk Mahasiswa:

1.    Fleksibilitas Waktu: Rundown ini adalah pedoman. Jika diskusi di Kelompok A sedang seru ("panas"), jangan dipotong paksa, biarkan mengalir tapi arahkan ke solusi.

2.    Peran Moderator:

o   Di Kelompok A, moderator harus sopan dan ngemong (mengayomi) karena berhadapan dengan orang tua.

o   Di Kelompok B, moderator harus asik, up-to-date, dan paham bahasa gaul (slang).

3.    Dokumentasi: Pastikan ada tim dokumentasi khusus video pendek (Reels) untuk laporan kegiatan, karena pengabdian masyarakat saat ini sangat dinilai dari eksposur digitalnya.